Oleh: nocompromisegirl | 11 September 2009

THR dari Pemerintah

Sudah menjadi suatu adat/kebiasaan menjelang Hari Raya Idul Fitri, hampir seluruh kaum muslimin di Indonesia bahkan di penjuru dunia saling memberikan THR (Tunjangan Hari Raya), baik itu berupa barang ataupun uang. Biasanya, THR ini diberikan oleh sebuah perusahaan kepada para karyawannya, orangtua kepada anak-anaknya, seorang kakak kepada adik-adiknya, om dan tante kepada keponakannya, kakake dan nenek kepada cucu-cucunya, dan begitupun sebaliknya. Sejak dulu, menjelang Hari Raya Idul Fitri, THR merupakan suatu adat/kebiasaan yang sering ditunggu-tunggu oleh sebagian kalangan, baik tua ataupun muda, kaya ataupun miskin.

Walaupun menjelang Idul Fitri tahun ini negeri kita ditimpa musibah, yakni bencana gempa yang terjadi pada awal September hingga mengakibatkan ribuan rumah hancur dan puluhan nyawa melayang di beberapa wilayah di Jawa Barat. Namun sepertinya ini tidak memberikan pengaruh yang cukup besar. Hiruk pikuk dan bejubelnya toko-toko yang menjual berbagai keperluan Hari Raya, tentu menjadi salah satu bukti.

Di tengah keprihatinan korban bencana gempa dan hiruk pikuk sebagian besar warga negara muslim di Indonesia yang sedang sibuk menyiapkan keperluan Hari Raya, ternyata pemerintah pun tak ingin ketinggalan menyiapkan ‘THR’ bagi warganya. Pada tanggal 8 September 2009, DPR dan pemerintah mencoba mengotori Bulan Suci Ramadhan yang penuh barakah ini. Menjelang berakhirnya masa jabatan di periode 2004-2009 ini mereka mencoba meloloskan sebuah Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan (RUUK). RUU yang akan disahkan ini merupakan jelmaan dari UU Nomer 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004 melalui putusan MK Nomer 001-021-022/PUU-UU/2003. Dengan keputusan itu, UU yang mengatur ketenagalistrikan adalah kembali kepada UU lama sebelum UU 20/2002, yaitu UU Nomer 15 tahun 1985.

“Untuk technical assistance pembuatan UU No. 20 yang syarat dengan kepentingan asing tersebut memakan biaya 20 juta dollar Amerika!” pekik Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Strategis ( FSP BUMN Strategis) Ahmad Daryoko di depan ribuan massa FSP BUMN Strategis dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Selasa (8/9) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Salah satu letak kemungkaran dari RUUK tersebut, diantaranya terletak pada kata “dapat” di Pasal 10 dan Pasal 11. Dari kata tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa RUUK ini memuat gagasan unbundling dan privatisasi yang pasti akan menghancurkan PLN serta merugikan rakyat dan negara.
Berikut rincian Pasal 10 dan 11:
1- Pasal 10:

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:

a. pembangkitan tenaga listrik;

b. transmisi tenaga listrik;

c. distribusi tenaga listrik; dan/atau

d. penjualan tenaga listrik

(2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Kata dapat berarti tidak wajib, dan ini berarti peluang unbundling PLN secara vertikal yang selama ini ditolak keras oleh MK, SP PLN dan berbagai elemen masyarakat karena pasti akan merugikan rakyat dan negara masih terbuka untuk dilakukan di masa mendatang.

2- Pasal 11:

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Daerah, koperasi, swasta atau swadaya masyarakat.

Kata dapat berarti menunjukkan bahwa secara legal antara BUMN, BUMD, Koperasi dan BUMS (lokal dan asing) kedudukannya adalah sama. Padahal semestinya berbeda mengingat penyediaan listrik adalah kewajiban negara sebagai bagian dari PSO (Public Service Obligation) dimana pelaksanaannya dilakukan oleh BUMN Kelistrikan. Dengan ketentuan pasal ini, dimungkinkan BUMS masuk. Dengan kata lain, pasal ini secara telak telah membuka keran privatisasi, khususnya pada BUMS Asing karena kenyataannya hanya swasta asing yang bermodal besar yang mampu masuk sektor kelistrikan. Bila ini terjadi, maka listrik benar-benar telah menjadi komoditas yang semata-mata diproduksi dan didistribusikan untuk kepentingan komersial sedemikian sehingga PSO yang menjadi tugas negara semakin diabaikan.

Kasus PLN ini merupakan salah satu contoh tentang penjajahan global bekerja dan bagaimana setiap langkahnya ditopang oleh para anteknya yang tiada lain adalah orang Indonesia juga yang duduk di DPR dan pemerintahan. Mereka akan terus bekerja hingga seluruh kekayaan negeri ini mereka kuasai. Maka dengan dasar ini sudah semestinya kita secara konsisten menolak segala bentuk liberalisme, kapitalisme, dan sekularisme.

Sungguh, ini merupakan kejutan ‘THR’ dari pemerintah yang amat menyesakkan rakyat. Pasalnya, listrik merupakan salah satu yang terpenting yang menopang banyak berlangsungnya kegiatan. Ketiadaan, kelangkaan apalagi naiknya tarif dasar listrik karena privatisasi dapat memberikan dampak yang cukup signifikan pada berbagai sektor, diantaranya sektor industri dan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Kenaikan tarif dasar listrik ini berakibat pula pada naiknya harga bahan-bahan pokok, karna dalam proses produksinya pun menggunakan listrik.

Dalam pandangan syariah, energi baik berupa listrik, gas, batubara dan lainnya, merupakan milik rakyat.

Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi saw. Bersabda:

“ Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang dan api.” (HR. Abu Dawud)

Hanya negaralah yang berhak mengelola sumber daya energi yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Menyerahkan kepada swasta apalagi swasta asing, termasuk unbundling dan pti bisa membebaskan negeririvatisasi PLN, jelas bertentangan dengan syariah. Karenanya harus ditolak. Dengan demikian, harus dinyatakan, bahwa syariahlah yang terbuk ini dari penjajahan global.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: