Oleh: nocompromisegirl | 12 Mei 2009

Keluarga Muslim Dalam Ancaman Liberalisasi

Pada tanggal 12-17 februari lalu, FWM* (Frame Work Musawah) menggelar sosialisasi ide-ide liberal mereka di Modern Prince Hotel, Kuala Lumpur-Malaysia dan dihadiri oleh 250 orang dari 48 negara, mereka adalah ulama dan pemikir muslim dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis, pembuat kebujakan dan praktisi. Fokus yang dituntut adalah pembaruan hukum Islam dengan keluarga muslim, terkait: umur perkawinan; izin perkawinan; wali perkawinan; saksi untuk perkawinan;poligami; nusyuz; perceraian; dan kawin mut’ah. FWM juga menggagas 3 prinsip tentang kesetaraan dan keadilan dalam keluarga, yaitu:
Prinsip 1: Nilai-nilai Islam yang universal tentang kesetaraan, keadilan, kemuliaan dan tanpa diskriminasi adalah asas hubungan manusia. Dari prinsip ini kemudian mereka menolak perlakuan Islam atas orang yang dipimpin dalam keluarga, hak yang di nomorduakan dalam perkawinan, juga bagian waris perempuan yang lebih sedikit;
Prinsip 2: Kewarganegaraan yang setara dan penuh, termasuk penglibatan sepenuhnya dalam semua aspek kemasyarakatan adalah hak setiap individu. Dari prinsip ini kemudian mereka berusaha meminimalisasi peran seorang perempuan sebagai ummun wa robbatul bait, yangmerupakan fungsi utama seorang wanita dalam islam, dan mendorong kaum muslimah untuk mengoptimalisasikan perannya di sektor publik sampai mencapai derajat adil 50:50;
Prinsip 3: Kesetaraan diantara lelaki dan wanita memerlukan kesetaraan dalam keluarga

Untuk pencapaian 3 prinsip ini FWM memobilisasi ulama, cendikiawan dan tokoh masyarakat untuk melancarkan undang-undang dan tindakan yang mengharuskan terwujudnya:
1. keluarga sebagai tempat yang selamat, harmoni, yang mendukung perkembangan diri semua anggotanya (seirama dengan UU KDRT, UU HPA)
2. perkawinan sebagai suatu kesepakatan antara individu yang dianggap sama rata, berlandaskan perasaan hormat-menghormati, kasih sayang, berkomunikasi dan mempunyai wewenang yang sama rata dalam membuat keputusan (senada dengan UU CLD-KHI, UU Kespro)
3. hak dan tanggungjawab sama rata dala memilih pasangan hidup atau memilih untuk tidak menikah/kawin, dan memasuki lembaga perkawinan dengan bebas dan penuh rela, dengan hak sama rata untuk melakukan perceraian dan setelah perceraian tersebut. (Intisari dari CLD-KHI)
4. hak dan tanggungjawab yang sama rata berkaitan dengan harta, termasuk perolehan, pemilikan penggunaan, pengurusan dan pewarisan, serta perlunya memastikan jaminan keuangan untuk semua ahli keluarga ( hal yang juga disosialisasikan oleh Meneg PP)
5. hak dan tanggungjawab suami istri sama rata dalam hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka. (hal yang juga disosialisasikan oleh Meneg PP).
Ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh para aktifis liberal untuk melakukan penanaman ide-idenya dengan jalur kultural, yakni dengan melakukan program langsung melalui ormas-ormas dan tokoh masyarakat….

*Cat: FWM adalah sebuah gerakan global untuk menuntut kesamaan dan keadilan dalam keluarga Islam. Dibentuk oleh 12 orang aktifis dan intelektual Islam dari 11 negara…

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: