Oleh: nocompromisegirl | 13 Maret 2009

Mimpi Sejahtera Dalam Demokrasi

Amerika memuji Indonesia seba-gai negara de-mokrasi terbesar ketiga di dunia. Bagi pemerintahan Susilo Bam-bang Yudhoyono, penghargaan ini adalah luar biasa sehingga harus dipertahankan. Tapi apakah keberhasilan ini berkorelasi positif dengan kesejahteraan rakyat? Nanti dulu.

Di tengah hiruk pikuk de-mokrasi, rakyat tetap dalam kondisi susah. Apalagi kini muncul banyak karyawan perusahaan yang di-PHK akibat krisis global. Angka kemiskinan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Pengangguran pun tak berbeda.

Justru ketika Indonesia di-anggap negara demokratis, banyak anak meninggal karena busung lapar atau gizi buruk. Berbagai jenis penyakit tak berkurang malah bertambah. Layanan kesehatan buruk dan tak terjangkau kalangan menengah ke bawah sehingga mereka berpindah kepada dukun seperti Ponari. Pendidikan kian mahal. Kekayaan negara lepas dari tangan bangsa sendiri berpindah ke tangan asing.

Bila perkiraan berbagai kalangan bahwa pesta demokrasi 2009 menghabiskan dana sekitar Rp 50 trilyun benar, berarti demokrasi telah menghilangkan kesempatan rakyat miskin untuk terentaskan dari kemiskinannya dengan lebih cepat. Soalnya dana bagi pengentasan kemiskinan sekitar Rp 57 trilyun.

Tak heran bila mantan anggota DPR RI Ridwan Saidi sangat gemas dengan model demokrasi sekarang ini. Menurut-nya, apa yang dilakukan oleh caleg-caleg dan calon presiden adalah tindakan kemubaziran. “Saya tidak melihat di situ ada tujuan agama/ideologi. Ini kan jadinya pesta pora untuk kejayaan pribadi, ananiyyah. Justru ini yang harus diharamkan oleh MUI,” katanya kepada Media Umat.

Ia menilai parlemen yang sekarang ini sudah tidak ada gunanya dalam membela kepen-tingan rakyat apalagi parlemen yang akan datang. “Jadi pastinya mereka tidak akan menolong rakyat. Tidak ada tujuan yang luhur dari mereka!” paparnya.

Pemborosan besar-besaran ini bukannya tidak disadari. Malah Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sebuah kesempatan menyatakan proses demokrasi di Indonesia saat ini termasuk paling boros di dunia, karena setiap 3,5 hari berlangsung pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) di pelosok tanah air.

Kalla memperkirakan biaya yang dikeluarkan untuk penye-lenggaraan pemilu dan pilkada di Indonesia selama lima tahun tersebut bisa mencapai tak kurang dari Rp 200 trilyun. Dengan asumsi penyelenggaraan pemilu menghabiskan dana puluhan trilyun, sedangkan pilkada mencapai ratusan milyar. Biaya ini terdiri atas biaya yang dikeluarkan pemerintah, dana yang dikeluarkan para calon peserta pemilu dan yang disiap-kan oleh masing-masing pen-dukung calon dalam pemilihan umum tersebut. Di dalamnya belum termasuk biaya sosial sebagai dampak pilkada.

Dana sebesar Rp 200 trilyun bila digunakan membangun rumah senilai Rp 50 juta per rumah, akan menghasilkan 4 juta rumah. Ini paling tidak akan mengurangi jumlah keluarga di Indonesia yang belum punya rumah. Berdasarkan catatan Kementerian Negara Perumahan Rakyat ada 7 juta keluarga yang belum punya rumah. Atau bisa juga digunakan untuk mengatasi kemiskinan lebih cepat empat kali lipat dari proses biasanya.

Ini sesuai dengan yang dikemukan oleh Samuel Hunting-ton (1998) yang menyatakan bahwa demokrasi tidak selalu menjadi pilihan terbaik karena ia dapat menimbulkan inefisiensi dan ketidak-pastian. Proses demokrasi bisa menyedot po-tensi ekonomi yang seharusnya dapat diman-faatkan untuk keperluan le-bih luas. Ini gara-gara biaya politik yang sangat mahal. Ongkos politik ini harus ditanggung oleh rakyat yang secara “paksarela” mengorbankan segenap potensi ekonominya untuk kepentingan politik.

Seperti dicatat dalam kolom International Herald Tribune (9/2/1998) bahwa “democracy does not guarantee that you will never have an economic crises” (demok-rasi tidak menjamin bahwa Anda akan tidak pernah mengalami krisis ekonomi)”. Dan inilah yang terjadi di Indonesia. Hampir 60 tahun lebih merdeka dengan praktek demokrasi yang ber-macam-macam, Indonesia tak bisa bangkit menjadi bangsa yang mandiri dan besar. Rakyat tetap saja menderita.

Pertanyaan berikutnya, ke-napa membangun negara ini harus dengan demokrasi? Toh demokrasi tidak menjamin kese-jahteraan? Bahkan negara tanpa demokrasi justru memiliki kehi-dupan lebih sejahtera. Tengok saja negara monarki seperti Brunei, Kuwait, Dubai, dan Arab Saudi. Di negara-negara itu tidak ada pemilu dan konsekuensinya tidak ada pajak. Qatar, yang indeks demokrasinya berada di peringkat ke-142, jauh di bawah peringkat Indonesia, justru memiliki penda-patan per kapita ketiga tertinggi di dunia. Di sisi lain, di negara-negara yang mengklaim diri seba-gai barometer demokrasi, pajak yang diterapkan justru sangat mencekik rakyatnya.

Ternyata demokrasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses globalisasi. Demokrasi ada-lah satu dari lima penopang globalisasi yakni liberalisasi per-dagangan, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan hak keka-yaan intelektual. Globalisasi, menurut Thomas Friedman (2000) adalah Amerikanisasi. Artinya negara-negara dunia ketiga di-giring untuk mempertahankan hegemoni kapitalisme global pimpinan Amerika Serikat. Maka yang untung tetap saja kaum kapitalis. Sementara rakyat harus terus meringis.[] mujiyanto/www.mediaumat.com


Politik Termahal di Indonesia

Tahukah Anda pemilihan kepala daerah (Pilkada) termahal di Indonesia? Pemilihan Gubernur Jawa Timur jawabannya. Pasalnya, biayanya lebih besar dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan lima capres/cawapres dalam Pilpres 2004.

Biaya yang harus dikeluarkan dalam dua putaran dan pencoblosan ulang termasuk penghitungan ulang suara di satu kabupaten mencapai Rp 820 milyar. Rinciannya, putaran pertama Rp 550 milyar, putaran kedua Rp 250 milyar dan pencoblosan tambahan dan penghitungan ulang Rp 20 milyar. Bahkan ada yang menghitung seluruh biaya pilkada termasuk dana kampanye yang dikeluarkan kedua pasangan jumlahnya mendekati Rp 5 trilyun. Uang sebanyak ini hampir sama dengan APBD Provinsi Jawa Timur. Wow…

Pertanyaannya kemudian, dari mana uang itu berasal? Hingga detik ini tak ada yang tahu pasti. Pasangan pemenang Pilgub Soekarwo-Saifullah Yusuf konon menghabiskan dana kampanye lebih dari Rp 1 trilyun. Mungkinkah ini uang pribadi? Soekarwo hanyalah Sekretaris Daerah Provinsi dan Saifullah Yusuf mantan menteri. Lalu siapa di balik itu? Orang yang punya uang banyak alias kapitas.[] mujiyanto


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: